Bijak Dalam Penyikapan Penggunaan Media Sosial (Sebuah Upaya Mengenali Dan Menghindari Delik Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE))


Bijak Dalam Penyikapan Penggunaan Media Sosial

(Sebuah Upaya Mengenali Dan Menghindari Delik Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE))

 

Oleh Irawan Jati Mustiko, SH, MH

 

1. PEDAHULUAN

Secara perlahan tapi pasti, era dunia tanpa kertas (paperless) terutama dalam bidang Informasi, Komunikasi dan Interaksi antar manusia akan segera terwujud. Hal ini ditandai dengan semakin maraknya penggunaan media sosial (medsos) elektronik sebagai pengganti media sosial kertas. Apa yang bisa dilakukan oleh medsos kertas hampir sama akibatnya dengan apa yang bisa dilakukan oleh medsos elektronik. Akibat dari penggunaan medsos elektronik dibandingkan dengan medsos kertas, dalam hal-hal tertentu bahkan lebih dahsyat.

Sebagai contoh, sebuah peristiwa yang harus disampaikan melalui kertas koran, membutuhkan waktu yang relatif lama antara saat kejadian sampai tersajinya ke pembacanya, tapi tidak bagi medsos elektronik. Pengiriman uang atau transfer yang dulu menggunakan slip kertas dan harus datang ke Bank terdekat dengan memerlukan waktu tertentu, kini cukup digantikan Telebanking dengan sangat instant dan real time, artinya detik ini klik transfer disuatu tempat, detik berikutnya uang sudah bisa dicairkan ditempat lain yang bahkan berkilo meter jauhnya. Promo perdagangan barang dan jasa, pun kini nyaris tanpa kertas dan bahkan bisa langsung masuk ke bilik pribadi penggunanya. Begitu juga interaksi antar individu melalui akun pribadi dan bermacam-macam aplikasi medsos, seperti Short Massage Service (SMS), Facebook (FB), Whatsapp (WA), Tweeter, Email, Instagram, Line, Telegram dan sebagainya, sangat menjanjikan kecepatan dan kemudahan.

Kehadiran medsos elektronik, ternyata mampu mengeliminasi dimensi ruang, jarak dan waktu. Penggunaan media inipun ternyata mampu memenuhi kebutuhan baik yang bersifat sosial (publik) maupun pribadi (privat). Kemampuan transmisi dan distribusinya sungguh melampaui kemampuan medsos kertas. Daya sentuh pribadi dan daya gerak sosialnya juga sungguh sangat efektif. Dari segi ekonomipun sangat terjangkau, sehingga pengguna media ini datang dari berbagai kalangan, baik yang berpenghasilan dan bahkan yang tidak berpenghasilan, seperti anak-anak dan pelajar.

Oleh sebab itu tidak heran apabila diberbagai sudut ruang tunggu kita bisa melihat pengguna media ini, apalagi banyak kalangan yang memberi kemudahan dengan layanan Wifi gratis. Ditempat-tempat tersebut dalam satu kali sapuan pandangan, mungkin kita akan mendapati lebih banyak pengguna medsos elektronik ini dibandingkan pembaca koran atau pembaca media kertas lainnya.

Namun demikian selain menawarkan banyak kemudahan dan kebaikan, penggunaan medsos elektronik ini juga berresiko untuk menimbulkan pertentangan antara hak dan kewajiban hukum individu dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena medsos elektronik dapat digunakan untuk memenuhi hak-hak hukum dan dapat pula digunakan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban hukum seseorang. Bahkan akibat hukum atas pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban melalui medsos elektronik nyaris sama dengan medsos kertas.

Bagaimana tidak, seseorang bisa langsung mendapatkan hak tertentu dan dianggap telah melakukan kewajiban tertentu begitu “klik” akses. Artinya seseorang bisa langsung mendapatkan hak dari transaksi yang dilakukannya melalui media ini, misalnya hak untuk mendapatkan bayaran, hak mendapatkan barang, hak terdaftar dalam institusi tertentu, dan hak-hak lainnya. Sebaliknya seseorang bisa langsung dianggap telah melaksanakan kewajibannya dari transaksi yang dilakukan melalui media ini, misalnya kewajiban telah membayar pajak, abonemen, iuran, sewa dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Namun demikian seseorang bisa saja merasa gembira dan mendapat keuntungan dengan menerima Informasi dan melakukan Transaksi dengan medsos elektronik ini, dan sebaliknya seseorang bisa juga merasa kecewa, marah, tersinggung dan mendapat kerugian atas Informasi dan Transaksi tersebut. Hal ini disebabkan karena Informasi dan Transaksi tersebut telah melanggar hak dan kewajiban baik publik maupun privat, sehingga menimbulkan akibat hukum yang tidak dikehendaki.

Akibat hukum adalah suatu akibat yang secara hukum diharapkan/dikehendaki oleh suatu perbuatan/tindakan hukum. Akibat hukum ini bisa timbul karena adanya pengiriman Informasi dan Transaksi yang menggunakan medsos elektronik. Pengiriman Informasi ini menyebabkan terjadinya lalu lintas Informasi dan Transaksi. Namun dia tidak akan melahirkan delik pidana, sepanjang pengiriman itu untuk memenuhi hak dan kewajiban penggunanya, dan akan melahirkan delik pidana, apabila pengiriman itu menimbulkan gesekan dan bahkan benturan dalam ranah publik (masyarakat) maupun dalam ranah privat (individu).

 

2. MENGENALI DELIK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Adanya akibat hukum, yang menyinggung Hak dan Kewajiban baik Publik dan Privat atas penggunaan media elektronik memberikan alasan bagi Negara untuk membuat pengaturan terutama diranah Pidana dalam bentuk Undang-Undang. Pengaturan ini berguna, disatu sisi untuk mencegah seseorang melakukan delik pidana dan disisi lain melindungi seseorang agar tidak menjadi korban pelanggaran delik pidana. Delik Pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan pidana, dan dalam konteks tulisan ini adalah pelanggaran ketentuan pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada tanggal 21 April 2008, telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita sebut dengan UU ITE, dimana dalam konsiderannya disebutkan antara lain bahwa, perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya, masyarakat Indonesia.

Selanjutnya dalam Ketentuan Umum diuraikan bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI) atau proses transfer data yang terstruktur, dalam format standar yang disetujui, dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya, dalam bentuk elektronik, surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi (kode lubang untuk penomoran pada kertas) yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, seperti HP, Android, Tablet dan sejenisnya.

Dalam sebuah Transaksi Elektronik, selalu dibutuhkan adanya setidak-tidaknya 2 pihak yang bertransaksi. Sehingga tidak mungkin transaksi dilakukan seorang diri. Kedua pihak tersebut, pertama adalah “Pengirim”, yaitu subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan yang kedua adalah “Penerima” yaitu subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim. Para pihak yang merupakan subyek hukum dalam Transaksi Elektronik bisa berwujud “Orang” yaitu orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun “Badan Hukum”. Proses pengiriman yang dilakukan oleh “Pengirim”, bisa dikatakan juga sebagai proses transmisi dan distribusi.

Pengertian Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Jadi dalam pengertian yang paling sederhana, Transaksi Elektronik bisa digambarkan dalam sebuah ilustrasi, bahwa apabila ada pihak yang mengirimkan SMS kepada pihak lain, maka,

1)Orang/Badan Hukum yang mengirim SMS kita sebut sebagai Pihak atau Subyek Hukum “Pengirim”,

2)Isi SMS merupakan “Informasi Elektronik”,

3)Orang/Badan Hukum yang menerima SMS kita sebut sebagai Pihak atau Subyek Hukum “Penerima",

4)Proses pengiriman SMS merupakan “Transaksi Elektronik”.

 

Dalam gambaran lain bisa kita ilustrasikan, bahwa apabila ada pihak yang “mem-posting/meng-upload/men-share/men-tweet/memasang sebagai wall paper/memasang sebagai screen shot/memasang sebagai domain/memasang sebagai beranda”, dan lain sebagainya, suatu obyek/status sedemikian rupa, sehingga obyek tersebut dapat diakses oleh banyak orang/pengguna, maka,

1)Orang/Badan Hukum yang mem-posting/meng-up load/men-share/men-tweet/memasang sebagai wall paper/memasang sebagai screen shot/memasang sebagai domain/memasang sebagai beranda, dan lain sebagainya, suatu obyek/status, kita sebut sebagai Pihak atau Subyek Hukum “Pengirim”,

2)Obyek/status yang di-posting/di-up load/di-share/di-tweet/dipasang sebagai wall paper/dipasang sebagai screen shot/dipasang sebagai domain/dipasang sebagai beranda, dan lain sebagainya merupakan “Informasi Elektronik”,

3)Orang/Badan Hukum yang menerima suatu obyek/status tersebut kita sebut sebagai Pihak atau Subyek Hukum “Penerima”,

4)Proses mem-posting/meng-up load/men-share/men-tweet/memasang sebagai wall paper/memasang sebagai screen shot/memasang sebagai domain/memasang sebagai beranda, dan lain sebagainya suatu obyek/status tersebut, merupakan “Transaksi Elektronik”.

 

Karena selalu ada 2 subyek hukum yang selalu berhubungan dalam Transaksi Elektronik tersebut, maka selalu dimungkinkan adanya konflik atau akibat hukum yang tidak dikehendaki oleh keduanya. Itulah sebabnya Negara hadir dan mengatur pola hubungan kedua subyek hukum tersebut. Karena Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. Itikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

Itikad baik ini harus dibuktikan oleh para subyek hukum dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam UU ITE, setidak-tidaknya seperti yang diancam oleh Pasal-Pasal berikut ini,

1)Pasal 27, yaitu,

(1)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3)Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

 

Apabila disarikan berdasarkan 4 Ayat dalam Pasal 27 UU ITE tersebut, maka Transaksi Elektronik dilarang memuat 4 hal, yaitu yang menyangkut kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan pemerasan dan/atau pengancaman. Dari keempat delik larangan tersebut, yang dimungkinkan untuk menjadi Tersangka adalah pihak “Pengirim”, sedangkan yang dimungkinkan untuk menjadi Saksi Pengadu atau bahkan Saksi Korban adalah pihak “Penerima”.

Keempat Ayat tersebut mengharuskan siapapun untuk bijak bersikap dalam menggunakan medsos, yaitu jangan sekali-kali mem-posting/meng-up load/men-share/men-tweet/memasang sebagai wall paper/memasang sebagai screen shot/memasang sebagai domain/memasang sebagai beranda, dan lain sebagainya, suatu obyek/status yang bermuatan,

1)Kesusilaan, misalnya dengan memasang gambar porno, kata-kata kotor dan tidak senonoh dan sebagainya,

2)Perjudian, misalnya dengan menjadikan medsos elektronik untuk menawarkan dan menjual toto gelap (togel), taruhan dan sebagainya,

3)Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, misalnya dengan menyamakan seseorang atau golongan tertentu dengan kata-kata, gambar atau simbol yang menghinakan dan mencemarkan nama baiknya,

4)Pemerasan dan/atau pengancaman, misalnya dengan menggunakan medsos elektronik sebagai sarana untuk menguntungkan diri sendiri atau seseorang kemudian memeras dan mengancam orang lain, dengan menunjukkan aib/kejelekannya agar membayar sejumlah uang, karena hal itu bisa menyebabkan siapapun tersangkut masalah hukum, dan berurusan dengan pihak berwajib.

 

Apabila seseorang melakukan tindakan yang masuk dalam ketentuan Ayat ke-1 dan ke-2, maka pihak berwajib bisa langsung melakukan penangkapan tanpa menunggu apakah ada orang yang mengadu/yang merasa dirugikan/yang menjadi korban atau tidak, karena kedua ketentuan tersebut termasuk dalam ketentuan delik Pidana Murni. Sedangkan apabila seseorang melakukan tindakan yang masuk dalam ketentuan Ayat ke-3 dan ke-4, maka pihak berwajib tidak bisa langsung melakukan penangkapan, karena harus menunggu terlebih dahulu sampai ada orang yang mengadu/yang merasa dirugikan/yang menjadi korban, karena kedua ketentuan tersebut masuk dalam ketentuan delik Aduan, artinya baru menjadi tindak pidana apabila ada yang mengadu.

 

2)Pasal 28, yaitu,

(1)Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

 

Kedua Ayat dalam Pasal ini, sehari-hari sering kita sebut sebagai informasi/kabar/berita bohong atau “Hoax”. Dan hoax ini, menurut Ayat ke-1 akan menjadi delik pidana apabila ada orang yang berkapasitas sebagai konsumen merasa dirugikan atas berita tersebut. Misalnya seorang konsumen yang tergerak untuk membeli sebuah produk lewat aplikasi sebuah medsos elektronik karena kelebihan-kelebihan yang diceritakan didalamnya. Namun setelah dilakukan pembelian, ternyata kelebihan-kelebihan tersebut hanya bohong belaka alias hoax. Maka apabila konsumen tersebut merasa dirugikan, dia mempunyai hak untuk melaporkannya ke pihak berwajib. Jadi Ayat ini hanya akan menjadi delik pidana apabila ada pengaduan.

Sedangkan menurut Ayat ke-2, hoax akan mejadi delik pidana apabila memuat hal-hal yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Dan untuk menjadi delik, Ayat ini tidak perlu pengaduan. Pihak berwajib bisa langsung melakukan penangkapan bila mendapati hoax semacam ini.

 

3)Pasal 29, yaitu,

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal ini agak mempunyai kesamaan dengan Pasal 27 Ayat 4, yaitu sama-sama mengandung ancaman dan sama-sama delik aduan. Perbedaannya terletak pada tujuan ancamannya, yaitu pada Pasal 27 Ayat 4 bertujuan untuk memeras agar mendapatkan keuntungan, sedangkan pada Pasal ini bertujuan untuk menakut-nakuti secara pribadi.

 

Itulah Pasal-Pasal yang patut kita fahami dalam pergaulan sehari-hari sehubungan dengan UU ITE ini. Sebenarnya masih ada Pasal-Pasal yang lain yang mengatur tentang delik pidana ITE, namun Pasal-Pasal tersebut kecil kemungkinannya terjadi dalam hubungan pergaulan sehari-hari, karena lebih mengatur konteks yang luas, yaitu menyangkut peretasan dibidang bisnis dan kenegaraan.

Pada tanggal 25 Nopember 2016, telah diundangkan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sesuai dengan namanya Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang yang lama. Namun pada prinsipnya, tidak ada perubahan terhadap delik pidananya, karena perubahan yang ada lebih mengenai masalah tehnis pengaturannya.

 

3. DELIK YANG PERNAH TERJADI

Untuk memberikan gambaran yang nyata mengenai delik pidana ITE yang pernah terjadi, berikut adalah perkara yang pernah disidangkan di Pengadilan. Perkara ini semestinya tidak harus terjadi, bisa kita hindari dan bisa kita carikan jalan keluar yang lebih elegan, misalnya Perkara PRITA MULYASARI.

Masih ingatkah anda dengan peristiwa PRITA MULYASARI vs Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Bintaro Tangerang ? Berikut ini kronologis selengkapnya.

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2008, bertempat di Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Bintaro Tangerang, PRITA MULYASARI, dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan suatu informasi yang bermuatan pencemaran nama baik, yaitu kepada dr. Hengky Gosal, Sp. PD dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara, berawal pada tanggal 7 Agustus 2008, sekitar pukul 20.30 WIB, PRITA MULYASARI mendatangi Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Bintaro Tangerang, dengan kondisi panas tinggi dan pusing kepala. Setelah dilakukan pemeriksaan darah, oleh dr. Indah (dokter umum) diperoleh hasil bahwa thrombositnya adalah 27.000 dan dinyatakan harus rawat inap.

Kemudian dr. Indah menanyakan dokter specialis mana yang akan dipilihnya untuk menangani. Selanjutnya PRITA MULYASARI meminta referensi dari dr. Indah, dan dr. Indah merekomendasikan dr. Hengky Gosal, Sp. PD. Setelah itu dr. Hengky Gosal, Sp. PD memeriksa kondisi PRITA MULYASARI yang disampaikan melalui anamnesa yaitu lemas, demam 3 hari, sakit kepala hebat, nyeri diseluruh tubuh, mual, muntah dan tidak bisa makan. Dari observasi febris (demam) yaitu suspect demam berdarah dengan diagnosa banding viral infection (infeksi virus) dan infection secunder, sehingga malam itu PRITA MULYASARI diinfus dan diberikan suntikan. Keesokan paginya dr. Hengky Gosal, Sp. PD menginformasikan bahwa ada revisi hasil laboratorium semalam bukan 27.000 tetapi 181.000.

Saat itu tangan kiri PRITA MULYASARI mulai membengkak dan dirinya minta dihentikan infusnya. Kemudian karena menurutnya kondisinya semakin memburuk yaitu pada bagian leher dan mata mengalami pembengkakan, sehingga PRITA MULYASARI keluar dari Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Bintaro Tangerang pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan hasil diagnosa gondokan dan langsung menuju Rumah Sakit Islam Bintaro Tangerang, dan dirawat dari tanggal 12 sampai 15 Agustus 2008.

Selanjutnya atas perawatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Bintaro Tangerang, PRITA MULYASARI menyampaikan komplain secara tertulis ke manajemen Rumah Sakit dan diterima oleh pegawai bernama Ogi (Customer Service Coordinator) dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela (Customer Service Manajer), dimana yang menjadi obyek komplain adalah kondisi kesehatan tubuh PRITA MULYASARI pada saat masuk UGD, hasil laboratorium dan pada saat keluar dari Rumah Sakit mengalami keluhan lain, selain itu selama perawatan PRITA MULYASARI tidak mendapatkan pelayanan dan informasi yang baik dan jelas mengenai kondisi kesehatannya dari dr. Hengky Gosal Sp. PD.

Akan tetapi karena tanggapan dr. Grace Hilza Yarlen Nela mengenai komplain tersebut tidak profesional, maka PRITA MULYASARI membuat dan mengirimkan email atau surat elektronik yang menceritakan saat dia dirawat di Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Bintaro Tangerang. Selanjutnya PRITA MULYASARI mengirim E-mail tersebut melalui alamat email pritamulyasari@yahoo.com ke sejumlah orang yang berjudul “Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang”, yang isinya antara lain “saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini” dan “ Tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggungjawab masalah komplain saya ini tidak profesional sama sekali” dan “ Tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer”. Atas perbuatannya tersebut kemudian PRITA MULYASARI dinyatakan melanggar Pasal 27 Ayat 3 UU ITE.

 

Dari kronologi cerita diatas, ternyata kurang bijak bila hanya karena memenuhi perasaan hati yang kecewa, kemudian memuaskannya dengan cara menulis, setelah itu meng-up load dan mendistribusikan ke publik. Pengalaman menyakitkan yang dialami oleh PRITA MULYASARI semestinya lebih bijak apabila diselesaikan dengan jalur hukum. Setidaknya ada 2 jalur hukum yang bisa ditempuh,

(1)Pertama jalur Perdata, yaitu dengan mengajukan Gugatan sebagai Penggugat ke Pengadilan Negeri setempat, berdasarkan alasan kerugian baik materiil maupun non materiil yang diderita oleh PRITA MULYASARI selaku Penggugat, kepada manajemen Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Bintaro Tangerang sebagai Tergugat I, dr. Hengky Gosal Sp. PD sebagai Tergugat II dan siapapun yang dianggap PRITA MULYASARI sebagai orang yang telah merugikannya sebagai Tergugat berikutnya. Dalam sidang Perdata ini putusan yang bisa dimintakan oleh Penggugat dari Majelis Hakim antara lain adalah,

a.Pernyataan bahwa para Tergugat bersalah telah melawan hukum dengan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit,

b.Agar para Tergugat meminta maaf secara terbuka dengan menyebutkan kasalahan/kelalaian/kekeliruan/kekhilafan dan sebagainya di media massa, dan

c.Mewajibkan para Tergugat secara tanggung gugat dan tanggung renteng membayar uang sebesar kerugian yang diderita oleh PRITA MULYASARI selaku Penggugat.

 

(2)Kedua jalur Pidana, yaitu dengan melaporkan para pihak bersalah secara pidana ke pihak berwajib, yaitu dengan berdasarkan,

a.UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19, 22, 61 dan 63,

b.Selain itu PRITA MULYASARI juga bisa melakukan pelaporan dengan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 84 Ayat 1, yang berbunyi, “Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun”. Sedangkan pengertian “Luka Berat” yang menjadi dasar pelaporan pidana menurut Pasal 90 Butir 1 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP), adalah “Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut”. Sehingga dengan melihat adanya frasa ”jatuh sakit” akibat tidak ditanganinya secara semestinya, maka para terlapor bisa terjerat kasus pidana.

 

2. KESIMPULAN

Ungkapan yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari seperti ”mulutmu harimaumu”, nampaknya dengan adanya kemajuan tehnologi dewasa ini, telah berubah menjadi ”jarimu adalah harimaumu”. Dibutuhkan sikap yang lebih bijak untuk tidak terlalu kreatif dengan mengetik kemudian “mem-posting/meng-upload/men-share/men-tweet/memasang sebagai wall paper/memasang sebagai screen shot/memasang sebagai domain/memasang sebagai beranda”. Kiranya Ketentuan Pasal 27 UU ITE bisa menjadi pegangan kreatifitas tersebut.